×

Error

Cann't get any slider data to generate slide in module "mod_sp_smart_slider".

Koordinasi terkait Dispensasi Kawin Bersama Dinas Sosial PPPA Belitung

Senin, 20 April 2026. Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Tanjungpandan. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Panitera PA Tanjungpandan, Bapak Jaka Ramdani, S.H. Dalam kunjungan kali ini, Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Belitung berkoordinasi untuk permohonan data jumlah Dispensasi Kawin dan jumlah perceraian di Bawah umur 18 tahun yang diajukan di tahun 2026. Permohonan data ini dilakukan untuk kebutuhan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026.

dinsos 20042026

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah proses penilaian tahunan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi hak dan perlindungan anak melalui sistem pembangunan terintegrasi. Evaluasi KLA ini memantau capaian, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan implementasi UU Perlindungan Anak berjalan di tingkat daerah. Pemenuhan permohonan data dispensasi Kawin dan perceraian di Bawah umur 18 tahun yang dilakukan PA Tanjungpandan ini, merupakan bentuk dukungan terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung. Melalui proses ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Belitung yang ramah dan aman bagi anak.

 poster berperkara PA Tanjungpandan

 

 

BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU

banner5

Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran Perma No. 01 tahun 2014.

Lihat disini

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

logo patdn1

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (Lihat Disini)

Lihat Disini



 

 
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
"KOMPAK YES"
images images 3305124549

Informasi Cepat

gugatan

gugatan

icon adipadan

Contact Center MA

sipp

Validasi Akta Cerai

ecourt

lapor

ipk pa bkl
ikm pa bkl
 siwas
lapor
 

PENCARIAN

Link Aplikasi

SIPP PA. Tanjungpandan
Jadwal Sidang
SIWAS
Pengaduan Online

JDIH Mahkamah Agung RI
SIMARI
Pengolahan PNBP Negara
SIKEP
Aplikasi Kepegawaian
e-Learning MA
Diklat Online MA

Video Profil

Statistik Pengunjung

779214
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
902
666
3980
768581
12642
26433
779214

Your IP: 216.73.217.167
2026-05-14 20:49

w3c html 5w3c wai AAA